PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA PEMALSUAN SURAT (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01/PK/PID/2016)

Surat palsu adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang mengatas-namakan (seolah-olah) surat itu dibuat oleh seseorang tertentu dan bukan menggunakan nama sebenarnya dari si pembuat surat itu sendiri. Pemalsuan semacam ini disebut dengan � Pemalsuan Materil � ( Materiele Valschied ). Palsunya surat bukan terletak pada isi surat tetapi pada nama orang (termasuk juga tanda tangan). Sukar untuk membedakan mana surat palsu atau yang dipalsukan, sehingga dalam perkara-perkara pemalsuan surat atau mempergunakan surat palsu, masyarakat harus melibatkan pihak Kepolisian Republik Indonesia agar dapat melakukan uji forensik terhadap surat yang diduga palsu di Laboratorium Forensik. Dalam skripsi ini Penulis menganalisa tentang sebuah perkara pidana dimana ada seorang Terpidana dinyatakan bersalah mempergunakan surat palsu. Perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung RI sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/PK/PID/2016 tanggal 23 Maret 2016. Menurut pendapat Penulis dalam Putusan Pidana tersebut terdapat penerapan hukum yang tidak tepat karena Judex Juris telah mengabaikan fakta hukum adanya Putusan. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang menyatakan bahwa surat keputusan berupa Sertifikat Hak Milik yang dipersengketakan dalam perkara pidana tersebut adalah �batal�, sehingga Surat Keputusan atas sertipikat tersebut dicabut. Dengan dibatalkan dan dicabutnya surat sertipikat yang dipersoalkan, maka sertipikat milik Terpidana yang dituduhkan tidaklah palsu. Terpidana juga mengajukan bukti baru (novum) berupa Berita Acara Pemerisaan Laboratorium Kriminal Nomor Lab: 5250/DT.F/2010 tanggal 06 Oktobor 2010 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh para pemeriksa Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyimpulkan bahwa tanda tangan yang terdapat di dalam sertifikat adalah asli. Berdasarkan fakta hukum tersebut cukup beralasan untuk menyatakan bahwa unsur-unsur pidana pemalsuan atau mempergunakan surat palsu yang dituduhkan kepada Terpidana, tidak dapat dibuktikan. Sehingga seharusnya Judex Juris memutuskan untuk membebaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, bukan memutuskan Terpidana lepas dari segala tuntutan hukum sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP. Penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian normatif yakni dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/PK/PID/2016 tanggal 23 Maret 2016 tanggal 23 Maret 2016 dan bahan hukum lainnya.

1.  UEU-Undergraduate-15484-cover.Image.Marked.pdf - 263 KB
2.  UEU-Undergraduate-15484-pernyataan.Image.Marked.pdf - 378 KB
3.  UEU-Undergraduate-15484-persetujuan.Image.Marked.pdf - 352 KB
4.  UEU-Undergraduate-15484-pengesahan.Image.Marked.pdf - 380 KB
5.  UEU-Undergraduate-15484-publikasi.Image.Marked.pdf - 464 KB
6.  UEU-Undergraduate-15484-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 585 KB
7.  UEU-Undergraduate-15484-abstrak.Image.Marked.pdf - 563 KB
8.  UEU-Undergraduate-15484-daftar isi.Image.Marked.pdf - 662 KB
9.  UEU-Undergraduate-15484-bab1.Image.Marked.pdf - 830 KB
10.  UEU-Undergraduate-15484-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 725 KB

• TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP JUAL BELI TEBAS SECARA ADAT PADA BUAH MANGGA DI POHON DI DESA WANAR, KECAMATAN PUCUK, KABUPATEN LAMONGAN.
• PELANGGARAN ASAS KEPATUTAN DAN ASAS KEADILAN ATAS AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI BERDASARKAN PASAL 1258 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA..
• WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA IKATAN DINAS DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
• ANALISA TERHADAP UPAYA HUKUM ATAS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA YANG DIAJUKAN KEMBALI KE PENGADILAN NEGERI
• KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JUNCTO KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
• Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan (Leasing) Antara PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Vs Jekki Saputra Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• LAPORAN KEGIATAN PERKULIAHAN HUKUM PERDATA (EU001) SEMESTER GENAP 2020-2021
• LAPORAN KEGIATAN PERKULIAHAN HUKUM PERDATA (KJ001) SEMESTER GENAP 2020-2021
• LAPORAN KEGIATAN PERKULIAHAN HUKUM PERDATA (KJ101) SEMESTER GENAP 2020-2021
• LAPORAN KEGIATAN PERKULIAHAN HUKUM PERORANGAN KELUARGA PERDATA (EU101) SEMESTER GENAP 2020-2021

• TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP JUAL BELI TEBAS SECARA ADAT PADA BUAH MANGGA DI POHON DI DESA WANAR, KECAMATAN PUCUK, KABUPATEN LAMONGAN.
• PELANGGARAN ASAS KEPATUTAN DAN ASAS KEADILAN ATAS AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI BERDASARKAN PASAL 1258 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA..
• WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA IKATAN DINAS DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
• ANALISA TERHADAP UPAYA HUKUM ATAS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA YANG DIAJUKAN KEMBALI KE PENGADILAN NEGERI
• KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JUNCTO KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
• Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan (Leasing) Antara PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Vs Jekki Saputra Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
• PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA PEMALSUAN SURAT (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/PK/PID/2016)
• LAPORAN KEGIATAN PERKULIAHAN HUKUM PERDATA (EU001) SEMESTER GENAP 2020-2021
• LAPORAN KEGIATAN PERKULIAHAN HUKUM PERDATA (KJ001) SEMESTER GENAP 2020-2021
• LAPORAN KEGIATAN PERKULIAHAN HUKUM PERDATA (KJ101) SEMESTER GENAP 2020-2021